CARI

BAHAN MAKALAH EKONOMI INDUSTRI

 Contoh Majunya perkembangan industri Korea Selatan di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalahsebagai berikut : 

 A.    Strategi Besar yang dilakukan Korea
Perekonomian Korea Selatan, awalnya dibangun dengan membangun industri-industri standar negara berkembang, seperti tekstil, sepatu yang mudah dan ringan. Rupanya, penguasa negeri gingseng ini tak mau setengah-setangah. Segala kebutuhannya telah dipersiapkan sejak dini, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia dan pengetahuan untuk level industri selanjutnya. Sebut saja, industri berat dan strategis, baja, otomotif, perkapalan dibangun bukan untuk dimajukan tapi untuk menguasai dunia.
Orientasi pada pasar ekspor sudah sejak awal dipersiapkan Korea Selatan sebagai ‘strategi besarnya’  untuk menguasai market (pasar) dunia. Karena dengan kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas dan market dalam negeri yang kecil. Satu-satunya jalan adalah export oriented seperti yang dilakukan juga oleh Jepang.
Untuk melancarkan strategi tersebut, pemerintah memberikan dukungan penuh pada dunia usaha.  Dengan menyediakan infrastruktur, modal yang murah, pengenaan pajak yang rendah untuk industri unggulan, dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Efisiensi dan manajemen mutu pada level birokrasi. Dimana para birokrat dididik dengan proses belajar dan disiplin kelas dunia serta berkualitas.
 B. Nasionalisme
Pemerintah mengajak kalangan konglomerat Korea Selatan, seperti Hyundai, Samsung, dan LG untuk tampil bersama sebagai pejuang yang sangat nasionalis. Para pemimpin Korea Selatan juga punya visi ke depan dalam penyerapan dan pengembangan teknologi. Pada tahun  1959, pemerintah Korea Selatan sudah mendirikan Korean Atomic Energy Commision. Setahun kemudian, Kementerian Sains dan Teknologi dibentuk. Lalu menyusulKorea Institute of Science and Technology yang dibentuk untuk riset industrial.
Pada tahun 1970, pemerintah telah memberikan lebih dari 20 persen anggarannya untuk mengakselerasikan proses belajar bangsa itu. Generasi penerus Korea Selatan juga didorong untuk belajar ke kampus-kampus paling terkemuka dunia. Riset dan penelitian digalakkan, orang-orang serta badan-badan riset yang unggul diberi dana yang sangat besar oleh pemerintah. Industri-industri dengan potensi pasar masa depan yang besar dianalisis dan dikejar habis-habisan, baik oleh pemerintahnya maupun swasta.
Saat ini Korea Selatan memiliki industri otomotif, semikonduktor, elektronik, pembuatan kapal, dan baja yang bermutu. Pengembangan industri-industri strategis masa depan lainnya, seperti Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi, Robotika, dan teknologi ruang angkasa sudah bisa dinikmati dan menguasai dunia. Penduduk Korea Selatan memiliki rangking teratas dalam kemampuan matematika, sains, problem solving dan membaca dalam peringkat OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Menurut ekonom Korea Institut for International Economic Policy, Chuk Kyo Kim, keberhasilan Korea Selatan dapat tidak lepas dari perhatian besar pemerintah Korea Selatan pada pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan.
C.    Cinta Produk Lokal
Kemajuan ekonomi dan perindustrian Korea Selatan tak lepas dari penguasaan bangsa Korea dalam industri manufaktur yang berkembang menjadi riset-pengembangan. Tak hanya itu, penguasaan industri ini didukung penguasaan pasar lokal oleh bangsanya sendiri. Dengan lakunya produk-produk yang diproduksi perusahaan lokal berarti perusahaan lokal akan terus maju dan berkembang menjadi besar bahkan raksasa. Hal ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan pekerjaan. Hasil pertumbuhan industri dan ekonomi digunakan untuk kemakmuran bangsa Korea.
Selain ‘political will’ dari pemerintah yang tinggi terhadap pembangunan bangsanya, mentalitas rakyat Korea sudah terbentuk dengan bangga dan cinta menggunakan produk lokal. Konon, orang Korea paling benci menggunakan produk dari negara yang pernah menjajahnya yakni Jepang. Untuk menggunakan produk canggih, secara bertahap dan mandiri, mereka memproduksi sendiri. Karakter bangsa yang cinta akan produk dalam negeri ini membuat perusahaan-perusahaan raksasa Korea tampil sebagai leader market di dalam negeri sekaligus bertahap leading di luar negeri.
Produk-produk dari brand Samsung, Hyundai, KB Financial Group, Shinhan Financial Group, Samsung Life Insurance, Korea Electric Power, LG menjadi pilihan utama warga Korea.

 
Berikut ini adalah dampak Revolusi Industri terhadap perkembangan sejarah Indonesia.
1. Dalam Bidang Politik

Betapapun Revolusi Industri tidak terjadi di Belanda, namun sebagai negara yang memiliki kesamaan karakter, Belanda menjadi pengikut revolusi juga. Imbas terhadap Indonesia sebagai negara jajahan Belanda adalah lahirnya imperialisme modern di Indonesia yang diusung oleh Belanda. Selain itu, Inggris sebagai lokomotif imperialisme modern memiliki kepentingan tersendiri dengan wilayah Indonesia yang benar-benar kaya sumber daya alam. Peralatan-peralatan yang ditemukan di Inggris membutuhkan begitu banyak bahan untuk diolah. Inggris sebagai negara dengan kekuatan imperialisme yang besar ternyata berseteru dengan pihak Belanda, sampai akhirnya peperangan yang terjadi antara Prancis dan Inggris dimenangkan oleh Inggris. Secara langsung Indonesia diserahkan kepada Inggris.

Dalam sejarah kolonialisme Indonesia, kita mengenal Thomas Stamford Raffles yang merupakan utusan Inggris untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Untuk empat tahun Indonesia dipimpin oleh imperialisme Inggris. Sejak masuknya pedagang-pedagang Eropa, khususnya Belanda ke Indonesia telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Pola perdagangan monopoli yang dipraktekkan oleh VOC (kolonial Belanda) menjadikan tersentralisasinya kekuasaan di tangan penguasa asing. Imbas terbesar bagi para penguasa pribumi (raja/sultan) adalah hilangnya hak kekuasaan sebagai penguasa lokal. Karena mereka dijadikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah kolonial. Padahal menurut aturan adat, penguasa pribumi mendapat upeti langsung dari rakyat.

Hal ini terjadi setelah para penguasa-penguasa pribumi tidak mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya dari penetrasi orang-orang Eropa yang berupaya menguasai wilayah-wilayah di Indonesia untuk menjalankan politik dagang monopolinya. Pada akhirnya, dengan diterapkannya sistem pemerintahan baru (pemerintahan kolonial), para raja/sultan semakin kehilangan peranannya dalam mengatur kebijakan politiknya, sedangkan pemerintahan kolonial semakin kuat.

2. Dalam Bidang Ekonomi dan Industrialisasi

Salah satu akibat dari munculnya Revolusi Industri adalah munculnya praktik kapitalisme dalam hal ekonomi. Ideologi kapitalisme berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan perlu ditunjang dengan jumlah modal atau kapital yang banyak, penguasaan sektor produksi, sumber bahan baku dan ditribusi. Indonesia atau pada saat itu bernama Hindia Belanda memiliki sumber daya alam yang hasilnya sangat laku di pasaran dunia.

Penemuan-penemuan teknologi baru telah mengantarkan wilayah Hindia Belanda menjadi incaran negara-negara maju dalam teknologi tersebut. Akhirnya perekonomian rakyat diperas, tetapi pemerintahan tidak pernah mampu memberikan kesejahteraan tersendiri untuk Indonesia. Indonesia menjadi lahan baru untuk para kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan. Imperialisme modern telah mampu mengeruk ekonomi Indonesia dengan keuntungan yang gilang gemilang di tangan para imperialis, sementara rakyat menjadi kuli di rumahnya sendiri. Bangsa Indonesia sempat dikenalkan dengan beberapa sistem perekonomian dari dunia Barat, namun kerugian yang diderita oleh Indonesia jauh lebih besar ketimbang keuntungan yang dihasilkan.

Perubahan mendasar terjadi ketika Indonesia mengalami masa sistem ekonomi liberal dan tanam paksa. Pada era ini rakyat diharuskan melakukan kegiatan ekonomi berupa pengolahan perkebunan yang cenderung hanya memperhatikan pada kebutuhan orang-orang Eropa saja, sedangkan kebutuhan rakyat pribumi, seperti pertanian, menjadi terabaikan. Pada masa pemerintahan Raffles, dengan politik sewa tanahnya yang diilhami dari pengaruh paham liberal, rakyat Indonesia belum paham sepenuhya dengan sistem ekonomi uang. Sehingga sistem land rente dianggap mengalami kegagalan, karena rakyat masih terbiasa dengan sistem ekonomi tertutup, dimana pembayaran pajak belum sepenuhnya dengan uang tetapi in natura. Faktor utama lainnya yang dianggap sebagai biang kegagalan liberalisasi ekonomi Indonesia adalah masih kuatnya praktik budaya feodalisme.

Setelah Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda, di bawah pengawasan Gubernur Jenderal van Den Bosch yang beraliran konservatif, diterapkan sistem tanam paksa yang bertentangan dengan sistem sewa tanah sebelumnya. Hal ini, menurut van Den Bosch, dikarenakan kondisi realitas Indonesia yang bersifat agraris, seperti halnya keadaan negara induk (Belanda) yang juga masih bersifat agraris. Walaupun keadaan di Eropa, rentang waktu 1800–1830, sedang muncul pertentangan pemikiran, antara liberalis dan konservatis telah mengakibatkan kegamangan dalam pelaksanaan pemerintahan di negara jajahan. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, baik konservatif yang akan meneruskan sistem politik VOC atau liberalis yang ingin meningkatkan taraf hidup rakyat, dalam tujuannya sama-sama menginginkan daerah jajahan perlu memberi keuntungan bagi negeri induk.


Baca juga tentang: MAKALAH TENTANG ILMU EKONOMI.
 

Keadaan ekonomi rakyat Indonesia semakin parah, seiring dengan diberlakukannya kebijakan Politik Pintu Terbuka. Hal ini menjadikan jiwa-jiwa wirausaha semakin menghilang, karena para petani, pedagang yang kehilangan lapangan sumber mata pencahariannya beralih menjadi buruh di perusahaan-perusahaan swasta asing.

Kondisi ekonomi bangsa Indonesia saat itu sangat menyedihkan. Hal itu dapat dilihat pada awal abad ke-20, diketahui bahwa penghasilan rata-rata sebuah keluarga di Pulau Jawa hanya 64 gulden setahun. Dengan penghasilan yang sangat sedikit itu, mereka harus melakukan berbagai kewajiban, antara lain untuk urusan desa. Hal itu menggambarkan betapa miskinnya rakyat Indonesia, padahal Indonesia memilki kekayaan alam yang melimpah.

Selama masa tanam paksa, pemerintah Belanda memperoleh keuntungan ratusan juta gulden. Keuntungan yang diperoleh itu semuanya digunakan untuk membangun negeri Belanda. Tidak ada pemikiran untuk menggunakan sebagian keuntungan itu bagi kepentingan Indonesia. Kemiskinan yang diderita rata-rata rakyat Indonesia adalah akibat politik drainage (politik pengerukan kekayaan) yang dilakukan pemerintah Belanda untuk kepentingan negeri Belanda. Politik dranaige itu mencapai puncaknya pada masa tanam paksa (cultuur stelsel) dan kemudian dilanjutkan pada masa sistem ekonomi liberal.
 
Sistem ekonomi liberal pun tidak meningkatkan taraf kehidupan rakyat. pada masa itu berkembang kapitalisme modern yang berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain perkebunan raksasa. Pemerintah mengizinkan para pemilik modal menyewa tanah, termasuk tanah rakyat. Akibatnya, lahan untuk pertanian rakyat berkurang. Sebagian besar petani terpaksa menjadi buruh di pabrik atau perkebunan dengan upah yang rendah.

Pada sisi lain, perusahaan-perusahan pribumi mengalami kemunduran atau sama sekali gulung tikar sebab tidak mampu bersaing dengan modal raksasa. Pengusaha tekstil tradisional pun terpukul akibat membanjirnya tekstil yang diimpor dari Belanda. Para pengusaha pribumi juga dirugikan sebab pemerintah Belanda lebih banyak memberikan kemudahan kepada pedagang Cina.

3. Dalam bidang Iptek dan Budaya

Revolusi Industri lahir dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang pekat. Ketika Indonesia dijajah oleh Inggris, maka hal itu pun sangat berpengaruh. Raffless yang dalam kesempatan tersebut menjadi gubernur jendral yang sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan alam, maka salah satu bunga bangkai yang ditemukan di Bengkulu dinamai dengan bunga Raflesia Arnoldi. Bahkan, Kebun Raya Bogor juga merupakan itikad dari istri Raffles. Dalam hal ilmu perbintangan, di Bandung didirikan pula tempat obsevasi yang didirikan Van den Bosch. 

Seiring dengan munculnya hubungan Hindia Belanda dengan Inggris, maka sedikit demi sedikit masyarakat Indonesia dikenalkan juga dengan kemajuan teknologi tersebut. Penjajahan Indonesia yang sempat kembali ke tangan Belanda menghentikan kemajuan tersebut, namun dalam perkembangan kontemporer, pengaruh Revolusi Industri sangat terlihat dan terasa.

4. Dalam Bidang Sosial

Industrialisasi sejak semula sangat berkaitan dengan masalahmasalah sosial-kemasyarakatan. Adanya perbedaan pendapatan ekonomi cenderung membuat manusia mengukur segala sesuatu dengan mahal-murahnya harga sesuatu. Dengan perbedaan tersebut, muncullah diskriminasi sosial yang tidak manusiawi. Selain itu, ada pula dampak positif dari Revolusi Industri ini, yaitu dibukanya jalur transportasi darat yang baru rel kereta api guna mempercepat proses mobilisasi dan penyampaian informasi dan komunikasi.

a. Diskriminasi Sosial

Dalam bidang sosial terjadi perbedaan yang mencolok antara golongan Barat atau Belanda dengan golongan pribumi. Dalam bidang pemerintahan juga terjadi diskriminasi, pembagian kerja dan pembagian kekuasaan didasarkan pada warna kulit. Orang pribumi yang mendapatkan jabatan pastilah jabatan rendah dan dibatasi kekuasaannya. Diskriminasi juga terjadi di kalangan militer. Untuk pangkat yang sama, gaji orang Indonesia yang berdinas dalam militer Belanda lebih rendah daripada gaji anggota militer Belanda. Bahkan diadakan pula perbedaan gaji antara serdadu Ambon dan serdadu Jawa. Diskriminasi berlaku juga di tempat hiburan. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang Indonesia, seperti tempat pemandian, restoran bahkan pada angkutan umum, seperti kereta api lintas-kota atau trem (kereta api dalam kota).

Rupanya para penggagas Politik Etis hendak menciptakan hubungan yang harmonis antara Belanda dan golongan pribumi, namun kesamaan pandangan yang diharapkan ternyata tak berbuah seperti yang diharapkan. Orang-orang Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan dari Belanda, semakin menyadari tentang arti penting kemerdekaan yang pada akhirnya mereka menjadi pemuda-pemuda pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa diskriminasi berdasarkan ras menjadi salah satu faktor lahirnya pergerakan nasional.

b. Dibangunnya Jalur Transportasi Darat

Revolusi Industri secara tidak langsung berdampak pula dalam hal transportasi di Indonesia, terutama darat. Untuk mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan guna mempercepat hubungan komunikasi dan dagang. Untuk daerah pegunungan yang banyak terdapat perkebunan (misalnya di Jawa Barat), dibangun khusus jalur kereta api untuk mengangkut hasil bumi ke kawasan pabrik guna diolah menjadi bahan setengah jadi atau jadi.

Sesungguhnya jalur darat telah dibuka sejak masa Daendels memerintah Jawa, yaitu dengan dibukanya rute baru: Anyer-Panarukan yang membelah Pulau Jawa pada awal abad ke-19. Dengan tujuan semula untuk mempercepat proses informasikomunikasi antarkantor pos, maka Jalan Raya Pos (The Grote Postweg) ini pada masa selanjutnya berguna pula untuk jalur mobilitas penduduk yang ingin ke luar kota atau pulau. 

c. Mobilitas Penduduk dan Masalah Demografi

Industrialisasi mengakibatkan perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar. Berdirinya pabrik-pabrik telah mendorong kehidupan baru dalam masyarakat Indonesai yang sebelumnya masyarakat agraris dan maritim. Terbentuklah komunitas pekerja kasar dan buruh yang bekerja di pabrik-pabrik partikelir (swasta). Kota-kota besar, terutama Jakarta dan Surabaya, merupakan tempat tujuan orang-orang untuk mengadu nasib.

Untuk mendapatkan pegawai-pegawai semacam juru ketik atau tulis yang murah maka pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah kejuruan guna menghasilkan tenaga-tenaga ahli dari pribumi yang tentunya jauh lebih murah honornya bila dibandingkan tenaga ahli dari Eropa. Tenaga tulis/ketik tersebut selain dipekerjakan di instansi pemerintahan, juga dipekerjakan pegawai rendah di perkebunan pemerintah. Pada masa pelaksanaan ekonomi liberal sekolah didirikan untuk tujuan yang sama. Pada 1851, didirikan sekolah dokter pertama di Jawa yang sebenarnya merupakan sekolah untuk mendidik mantri cacar atau kolera. 

Maklum kala itu kedua penyakit tersebut sering menjadi wabah di beberapa daerah. Sekolah “mantri” tersebut kemudian berkembang menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandse Artsen) atau sekolah dokter pribumi.

Munculnya sekolah-sekolah ala Eropa di Jawa, khususnya Batavia dan Bandung, menggiring orang-orang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan tempat-tempat lainnya berdatangan ke Jawa. Orang-orang di Jawa pun, terutama anak-anak priyayi dan bangsawan atau pedagang kaya yang memiliki biaya lebih, berbondong-bondong datang ke Jakarta dan Bandung yang saat itu memiliki sekolah setingkat perguruan tinggi (THS dan STOVIA). Perpindahan atau mobilitas kaum terpelajar tersebut tentunya sangat memengaruhi populasi kota. Perubahan demografis cukup mecengangkan. Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu “ Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur “ yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan.
Pembangunan nasional dipahami sebagai pelembagaan proses pembangunan multidimensional pada arah perubahan struktur yang alami. Paradigma baru pembangunan Indonesia didasarkan pada paradigma pembangunan manusia sebagari kunci dari proses pembangunan.
 (Baca juga : MAKALAH ANALISIS RASIO KEUANGAN )
 
Kegiatan manusia diketahui amat beragam yang sebagian besar difokuskan pada sejumlah kegiatan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi berada dalam lingkup masyarakat disebut sebagai sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didominasi oleh proses kegiatan ekonomi yang berdasarkan potensi sumber daya ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai input dalam proses kegiatan ekonomi adalah sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui. Sebagian besar pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam lingkup kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan dalam satu lingkaran kegiatan sekaligus, meskipun masih dalam skala yang masih terbatas.
Isu strategis yang saat ini berkembang dalam wacana pembangunan nasional Indonesia adalah bagaimana upaya memperbesar skala dari lingkup keterkaitan kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan itu dalam rangka lebih mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah mencoba meningkatkan potensi sumber daya ekonomi dalam negeri (lokal) melalui kebijaksanaan pengelompokan industri (industrial cluster policy). Keluaran dari kebijaksanaan ini adalah terciptanya suatu formula keterkaitan sisi kelembagaan pembangunan lintas sektor yang tinggi antara sektor-sektor primer dengan sektor-sektor sekunder dan sektor-sektor tersier (atau sektor jasa). Sementara itu pada sisi sumber daya terjalin keterkaitan yang tinggi antara sektor-sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir.

  
     B.     Kebijaksanaan Pembangunan Di  Sektor Industri 
1.      Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Industri
a.      Selayang Pandang
Industri manufaktur mungkin dapat dikatakan lebih mencerminkan kebijakan perekonomian indonesia pasca 1966 ketimbang sektor industri lainnya . Perubahan struktur ekonomi dan teknologi berkembang sangat pesat. Industri manufaktur berorientasi ekspor menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama  perekonomian indonesia.
Sampai saat ini , perindustrian nasional telah mendapatkan perhatian yang cukup pesat , mulai dari pengembangan sarana dan prasarana penunjang sampai pada pemingkatan kualitas SDM, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan perindustrian nasional dan mendorong pembangunan perekonomian indonesia .
Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi yang berarti terhadap pembangunan nasional. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.   Pertumbuhan industri manufaktur non-migas selama triwulan I tahun 2011 mampu tumbuh sebesar 5,75%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan selama tahun 2010 sebesar 5,09%.

LAPANGAN USAHA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Makanan, Minuman dan Tembakau
2,75
7,21
5,05
2,34
11,22
2,73
4,01
Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki
1,31
1,23
-3,68
-3,64
0,60
1,74
10,39
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.
-0,92
-0,66
-1,74
3,45
-1,38
-3,50
-0,40
Kertas dan Barang cetakan
2,39
2,09
5,79
-1,48
6,34
1,64
4,24
Pupuk, Kimia & Barang dari karet
8,77
4,48
5,69
4,46
1,64
4,67
-0,07
Semen & Brg. Galian bukan logam
3,81
0,53
3,40
-1,49
-0,51
2,16
4,26
Logam Dasar Besi & Baja
-3,70
4,73
1,69
-2,05
-4,26
2,56
18,22
Alat Angk., Mesin & Peralatannya
12,38
7,55
9,73
9,79
-2,87
10,35
8,84
Barang lainnya
2,61
3,62
-2,82
-0,96
3,19
2,98
1,14
Industri Non Migas
5,86
5,27
5,15
4,05
2,56
5,09
5,75

Namun demikian, industri manufaktur masih menghadapi tantangan yang harus segera diatasi. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri merupakan masalah utama yang dihadapi. Kondisi ini berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga struktur industri secara keseluruhan menjadi rentan. Dampaknya tercermin dari besarnya ketergantungan komponen impor bahan baku dan setengah jadi pada industri kimia, otomotif, dan elektronika.
Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pembangunan industri di daerah juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Keterbatasan infrastruktur, seperti di wilayah timur Indonesia, pedalaman maupun perbatasan, yang menyebabkan pembangunan industri, terutama industri kecil sulit berkembang, berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah.
Masalah lain yang menuntut perhatian bersama adalah lemahnya penguasaan teknologi industri. Fakta di pasar menunjukkan bahwa sebagian besar produk lokal dihasilkan oleh industri berbasis teknologi rendah, yakni industri yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri. Ketertinggalan atas penguasaan teknologi membuat daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Di pasar lokal, daya saing produk kita semakin terancam akibat belum meluasnya penerapan standarisasi nasional.

      2.      Kebijakan Industri Nasional
Kebijakan Industri Nasional (KIN) diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 merupakan suatu arahan dan kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang, dalam rangka mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang.  
Visi Industri 2025: membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi “Sebuah Negara Industri Tangguh di Dunia”. Visi antara : membawa Indonesia pada tahun 2020 menjadi “Negara Industri Maju Baru”.
a.      Tujuan Pembangunan Industri Nasional
 Tujuan Jangka Menengah
1.      Mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
2.      Mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor.
3.      Mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur
4.      Mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional
5. Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya.
6.      Tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa.
                               Tujuan Jangka Panjang
  Membangun industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada :
1.      Pembangunan ekonomi,
2.      Pembangunan sosial, dan
3.      Pembangunan lingkungan hidup.
b.      Sasaran Pembangunan Industri Nasional
 Jangka Menengah
1)  Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana
2)      Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar
3)      Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan
4)   Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor
5)   Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan
6)   Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil
  Jangka Panjang
1.   Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar serta industri di dunia.
2.      Kuatnya industri manufaktur sehingga menjadi world class industry
3.      Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar

      3.      Progran Peningkatan Daya Saing Industri Prioritas
a.      Sasaran Peningkatan Daya Saing
1)      Penciptaan lapangan kerja sebanyak
2)      Penciptaan lapangan usaha dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah
3)  Mengurangi defisit neraca perdagangan terutama karena tingginya ketergantungan impor terhadap barang modal
4)    Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan sumber daya alam, baik yang berbasis agro maupun mineral
5)      Sebagai motor penggerak bagi pencapaian target pertumbuhan industri nasional
6)   Untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II

b.      Fokus Pengembangan Industri Prioritas
1.    Industri Padat Karya   
Program peningkatan daya saing industri padat karya dilaksanakan melalui: program restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, pengembangan bahan baku alternatif, pengembangan desain dan merek, serta program P3DN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN/BUMD.
2.      Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diprioritaskan adalah industri kreatif, seperti industri fesyen, kerajinan dan barang seni, serta terus mendorong pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan melalui konsep One Village One Product (OVOP).  Program peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah adalah modernisasi peralatan IKM, pendidikan dan pelatihan, promosi serta fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3.    Industri Barang Modal
Program pengembangan industri barang modal dalam negeri adalah pemberian berbagai fasilitas dan insentif fiskal berupa tax allowance, pembebasan bea masuk, tax holiday, serta dukungan kemudahan kredit perbankan.
4.    Industri Berbasis Sumber Daya Alam
Untuk mendorong tumbuhnya investasi industri berbasis sumber daya alam dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah sedang mengupayakan fasilitas tax holiday, tax allowance, dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, energi, air bersih, dll) melalui dukungan pemerintah maupun swasta (PPP).  
5.    Industri Pertumbuhan Tinggi
Program peningkatan daya saing industri kendaraan bermotor dan elektronika, dilakukan melalui pemberian fasilitas insentif fiskal, pembebasan PPnBM dan pembebasan bea masuk barang modal, bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi dalam negeri.
6.    Industri Prioritas Khusus         
Program pengembangan industri pupuk, pemerintah merencanakan untuk membangun 6 (enam) pabrik pupuk NPK dan merevitalisasi 6 (enam) pabrik pupuk, sedangkan program pengembangan industri petrokimia dilakukan melalui pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat di Gresik dan Tuban (Jatim) serta Bontang (Kaltim).
 
      C.    Kebijaksanaan Pembangunan Di  Sektor Perdagangan 
1.       Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Perdagangan
a.      Selayang Pandang
Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pem­bentukan harga yang wajar.
Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mem­percepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan Stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.
Dinamika perekonomian dunia dan domest ik telah mewarnai perj alanan pembangunan perdagangan nasional sepanj ang 2005- 2009. Kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, sampai kepada bencana yang terj adi di berbagai belahan dunia, turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan di dalam negeri Indonesia.
Dengan senantiasa berusaha untuk menj awab set iap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perdagangan Indonesia yang diharapkan di masa mendatang, adalah:
  • Peran sektor perdagangan yang akan bertambah pent ing, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kont ribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signif ikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerj a secara luas. Hal ini terj adi karena: terbentuknya integrasi domest ik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya t ransaksi domest ik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya t ingkat penerapan manaj emen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.
  • Penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis teknologi informasi semakin umum digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara individu, kelompok atau antarkomunitas pelaku bisnis perdagangan, antara lain maraknya pemasaran melalui internet dan bisnis periklanan. Selain itu, keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produkt if. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan j umlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpent ing yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.
  • Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan mengalami peningkatan, yaitu nilai transaksi perdagangan eceran dan nilai transaksi perdagangan ekspor-impor. Sedangkan dalam kategori nilai transaksi perdagangan besar, terlihat proporsi nilai transaksi perdagangan nasional didominasi oleh transaksi perdagangan dalam negeri untuk distribusi dan nondistribusi serta transaksi para eksportir, yaitu berada di atas t ransaksi importir dan  transaksi perdagangan besar yang berdasarkan fee atau kontrak.
  •        Angka ekspor-impor meningkat baik volume maupun nilai dalam surplus neraca perdagangan. Hambatan nontarif teratasi dengan terciptanya kerj asama yang kuat antara simpul pemerintah (Atase Perdagangan, ITPC, Bidang Perekonomian Kedubes RI, Dinas Perdagangan) dengan simpul pro-bisnis (Dunia Usaha, Asosiasi Bisnis, Kadin/Kadinda).
  •  Faktor kelangkaan informasi dan ekonomi biaya tinggi secara signifikan teratasi melalui perkuatan jaringan sistem perdagangan dan pengembangan hukum perdagangan secara simultan. Daya saing Indonesia meningkat signif ikan, menurut versi obyektif World Economic Forum, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh antara lain hasil reformasi ekonomi perdagangan yang mempengaruhi pelayanan pelabuhan dan kepabeanan serta efektivitas upaya pembasmian ekonomi biaya tinggi sepanjang jalur dist ribusi ekspor, impor, dan dist ribusi domest ik. Implikasinya terlihat pada surplus produktif neraca pembayaran dimana impor memperkuat kebutuhan pokok domestik, memperkuat indust ri, memperkuat daya ekspor atau ekspansi pasar global, dan memperkuat ketahanan devisa Indonesia.
  • Diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional yang mengutamakan kepent ingan nasional menj adi semakin kuat yang ditunjukkan dari meningkatnya penyelesaian masalah-masalah perdagangan internasional dan meningkatnya akses pasar. Membaiknya kemampuan diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional membaik karena semakin meningkatnya sinergi lintas sektor, semakin eratnya kohesivitas perdagangan dan indust ri, adanya SDM sebagai negosiator global yang berintegritas, memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum perdagangan internasional, dan berkemampuan mult ibahasa, sehingga manfaat globalisasi, liberalisasi perdagangan, integrasi global, dan integrasi regional dapat dipetik secara optimum. Hal ini terefleksi antara lain.
  •  Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan dist ribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat , yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elekt ronik, t ransportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian.
  • Daya beli konsumen dan tingkat tabungan masyarakat semakin baik, hal ini ditunj ukkan dari tingkat upah minimum dan realisasinya yang semakin baik serta terciptanya semangat kewirausahaan baru.
  • Sistem hukum perdagangan dan penegakan hukum lahir dan berkembang secara positif mengikut ikecepatan dinamika bisnis, menopang eksistensi usaha, memberi kepastian usaha serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian.
  •  Pasar domestik dan pelaku usaha dalam negeri yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri.
  • Sektor perdagangan memberi kont ribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerj a, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa.

2.    Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian
Peran sektor perdagangan semakin pent ing dalam perekonomian nasional, baik secara kuant itas maupun kualitas. Secara kuant itas, pent ingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kont ribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Nilai tambah Sektor Perdagangan,
Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas j asa perdagangan untuk mendukung sektor indust ri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang posit if terhadap meningkatnya kont ribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, inf rast ruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta Int ernat ional Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 j uta pet i kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar t radisional-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan.
Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari banyaknya jumlah tenaga kerj a di sektor ini. Jumlah tenaga kerj a sektor perdagangan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 17,1 juta jiwa, peringkat kedua setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat 3,64 persen dari tahun sebelumnya. Jika digabung dengan hotel dan restoran, dimana terdapat t ransaksi perdagangan di dalamnya, maka j umlah tenaga kerj a berj umlah 21,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,26 persen. Upaya Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai efekt if dalam menciptakan lapangan pekerj aan bagi masyarakat termasuk bagi usaha kecil dan menengah.
Sementara itu, tenaga kerj a di bidang perdagangan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran t radisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70 persen tenaga kerj a sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat dit ingkatkan statusnya.  Selain itu, integrasi st rategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

3.    Kerjasama dan Diplomasi Perdagangan
Dalam rangka meningkatkan akses pasar, dilakukan strategi multi jalur di forum multilateral, regional, dan bilateral. Melalui strategi multi  jalur ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di dunia internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan di forum ASEAN, ASEAN plus mitra dialog, dan forum bilateral.
a.      Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut.
Kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu dalam pembangunan dan kemakmuran perekonomian Negara tersebut.
Upaya diversifikasi pasar tuj uan ekspor Indonesia pun sudah menunj ukkan hasil. Pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar nont radisional semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 46,1 persen pada tahun 2004, menjadi 54,5 persen pada tahun 2009. Dalam hal impor, Kementerian Perdagangan berupaya mengelola impor yang berorientasi pada kepent ingan nasional, yaitu sesuai standar kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa.
Pertumbuhan impor selama periode 2004- 2008, khususnya nonmigas, meningkat rata-rata 26,5 persen per tahun. Impor nonmigas sebagian besar merupakan impor bahan baku atau penolong dan barang modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan produksi di dalam negeri, termasuk yang berorientasi ekspor.
Pengelolaan impor juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan t ransparan di dalam negeri, sehingga t idak terj adi perdagangan yang t idak adil dan memast ikan impor yang masuk melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) memenuhi syarat. Negara yang menj adi sumber impor nonmigas terbesar Indonesia adalah RRT, Jepang, dan Singapura. Ketiga negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 41,5 persen dari total impor nonmigas Indonesia tahun 2008.
Perbaikan kinerj a perdagangan internasional terangkum dalam neraca perdagangan Indonesia yang selalu surplus pada periode 2004- 2008. Bahkan pada tahun 2006 dan 2007, neraca perdagangan hampir mencapai USD 40 miliar, meningkat satu setengah kali dibanding 2004. Membaiknya kinerj a perdagangan internasional Indonesia t idak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, antara lain:
a.       Perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian, industri, dan pertambangan.
b.      Fasilitasi perdagangan luar negeri melalui peningkatan kelancaran arus barang dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.
c.       Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Nat ional Single Window untuk pelayanan perizinan ekspor impor. d. Penerapan st rategi pengembangan ekspor melalui pendekatan produk atau sektor (10 produk utama dan 10 produk potensial) dan pendekatan pasar (pasar utama atau tradisional, pasar prospektif, dan pasar potensial).
d.      Peningkatan produk dan akses pasar melalui: part isipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pengiriman misi dagang, kerj asama perdagangan internasional di berbagai fora, penciptaan merek, ident ifikasi potensi ekspor, kerj asama dengan Trade Promot ion Organizat ion dalam rangka pemberdayaan eksport ir dan pengembangan produk, dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor lainnya.

b.      Perdagangan Dalam Negeri
Di dalam negeri, stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan periode 2005-2009 sempat terkendala oleh berbagai gej olak seperti bencana dan krisis pangan dunia. Harga bahan-bahan pangan mengalami kenaikan yang fluktuat if, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Andil inflasi bahan pangan pun cukup rendah dan stabil. Andil inflasi bahan pangan tahun 2005-2008 berturut-turut adalah: 3,3 persen; 3,1 persen; 2,8 persen; dan 3,5 persen.
 
makalah yang mungkin anda cari ? 
 
at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)